Pakar: Wacana Kapolri Soal Penghinaan Presiden agar Dicabut



Emrus Sihombing

JAKARTA, Bantenlink.com — Adanya kalangan tertentu mewacanakan salah satu dari lima telegram Kapolri, terkait dengan penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah agar dicabut, menurut pakar komunikasi sebagai hal berlebihan.

Menurut Emrua Sihombing, di era kemajuan teknologi komunikasi di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, membuat semuanya lebih transparan, terukur dan objektif.

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbaik di dunia menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi kita, dipastikan penegakan hukum lebih terukur dibanding negara lain dengan kualitas demokrasi masih dipertanyakan,” ungkap pengajar pascasarjana UPH, Jumat (10/4/2020).

Oleh karena itu, tegas dosen Teori Media yang acap menjadi narasumber di berbagai media massa itu, ada kalangan tertentu mewacanakan salah satu dari lima telegram Kapolri, terkait dengan penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah agar dicabut, menurut hemat saya, berlebihan.

“Sebab, segala bentuk penghinaan dari seseorang kepada orang lain, tak terkecuali penghinaan kepada presiden, adalah bentuk perbuatan yang tidak linear dengan UU pidana,” terang Emrus Sihombing.

Jadi, tambahnya, telegram Kapolri terkait dengan penghinaan kepada presiden sebagai pemberitahuan yang sekaligus pesan moral dan tindakan preventif dalam rangka tertib hukum bagi setiap orang yang ingin berpendapat, termasuk wacana terkait covid-19, agar dilakukan berbasis fakta, data dan bukti terverifikasi.

“Karena itu, Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan keberadaban (kemanusiaan yang beradab) maka penegakan hukum berdasarkan kemanfaatan. Artinya, mengutamakan himbauan, tindakan preventif (seperti patroli gabungan, penetapan PSBB oleh pemda). Kemudian, tentu bila masih diperlukan, sebagai pamungkas baru penegakan hukum objektif untuk kepentingan umum, asas kepastian hukum, menegakkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat, yang disebut sebagai ultimum remedium,” paparnya

Meski begitu Emrus memgingatkan, lazimnya berwacana di ruang publik, melontarkan kritik, dan berdebat, sama sekali tidak boleh menyinggung latar belakang seseorang dari aspek apapun yang sifatnya membunuh karakter, apalagi menghina atau merendahkan.

“Yang harus dikritik, atau ditanggapi atau dievalusi dari pejabat dan atau presiden menyangkut pandangan, kebijakan, program dan kinerja. Tentu disertai sajian fakta, data dan bukti sehingga bangunan argumentasi menjadi kuat dan terpercaya. Lebih baik lagi disertai solusi yang operasional, sehingga terhindar dari tindakan menghina,” tanda Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner ini.

/ED

Leave a Reply