56 Kawasan Konservasi Ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dampak Wabah Corona



Foto Berita: 56 Kawasan Konservasi Ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dampak Wabah Corona

JAKARTA, Bantenlink.com — Sebanyak 56 kawasan konservasi, terdiri dari 26 Taman Nasional (TN), 27 Taman Wisata Alam (TWA) dan 3 Suaka Margasatwa (SM), Kamis, (19/3/2020), ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kunjungan wisata domestik dan mancanegara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosisitem (KSDAE) di KLHK mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia.dan arahan Menteri LHK dalam surat edaran nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di KLLK. Dikatakannya, kemungkinan jumlah kawasan konservasi untuk kunjungan wisata yang ditutup akan bertambah.

“Sebanyak 56 kawasan konservasi tersebut yang sudah ditutup itu yaitu TN Gunung Leuser, Aceh, Sumatera Utara. TN Bukit Duabelas, Jambi. TN Kerinci Seblat, Sumatera Barat, Jambi. TN Bukit Tigapuluh, Riau. TN Way Kambas, Lampung. TN Berbak Sembilang, Sumsel, Jambi. TN Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. TN Gunung Halimun Salak, Jawa Barat Banten, TN Gunung Ciremai, Cirebon, Kuningan. TN Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Cianjur. TN Karimunjawa, Jawa Tengah. TN Merbabu, Jawa Tengah, TN Gunung Merapi, Jawa Tengah, Yogya, TN Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, TN Alas Purwo, Jawa Timur. TN Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. TN Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, TN Gunung Palung, Kalimantan Barat, TN Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. TN Sebangau, Kalimantan Tengah. TN Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. TN Kutai, Wilayah Bontang, TN Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan. TN Taka Bonerate, Sulawesi Selatan. TN Aketajawe Lolobata, Maluku Utara. TN Lore Lindu, Sulawesi Tengah. TWA Grojogan Sewu Karanganyar, Jawa Tengah. TWA Telogo Warno/Pengilon, Wonosobo, Jawa Tengah. TWA Sumber Semen, Rembang, Jawa Tengah. TWA Gunung Selok, Cilacap, Jawa Tengah. TWA Guci, Tegal, Jawa Tengah. TWA Kawah Ijen, Jawa Timur. TWA Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. TWA Tanjung Belimbing, Kalimantan Barat. TWA Bukit Tangkiling, Kalimantan Tengah. TWA Tanjung Keluang, Kalimantan Tengah. TWA Malino, Sulawesi Selatan. TWA Lejja. TWA 17 Pulau Riung, NTT. TWA Baumata, NTT. TWA Gugus Pulau Teluk Maumere, NTT. TWA Menipo, NTT, TWA Camplong, NTT. TWA Bipolo, NTT. TWA Teluk Kupang NTT. TWA Ruteng, NTT. TWA Pulau Rusa, NTT. TWA Pulau Lapang, NTT. TWA Pulau Batang, NTT. TWA Tuti Adagae NTT, TWA Wera, Sigi, Sulawesi Tengah. TWA Bancea, Poso, Sulawesi Tengah. TWAL Pulau Tokobae, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. SM Pulau Rambut, DKI Jakarta. SM Muara Angke, Jakarta. SM Pinjan Tanjung Matop, Tolitoli, Sulawesi Tengah,” papar Wiratno dalam keterangan tertulisnya.

Khusus untuk Taman Nasional Komodo, di Nusa Tenggara Timur, lanjutnya, KSDAE juga menutup kunjungan kapal pesiar (Cruise), mengingat cruise biasa sandar langsung di dermaga Pulau Komodo, dan membawa wisatawan dalam jumlah banyak, disisi lain Balai TN Komodo belum memiliki peralatan deteksi dini virus corona yang memadai.

“Langkah penutupan sejumlah kawasan konservasi tempat kunjungan wisata tersebut diambil dalam mengantisipasi dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan KLHK menyesuaikan dinamika yang terjadi, yang direspon oleh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat,” terangnya.

Lebih jauh disebutkan Wiratno, selain penutupan beberapa kawasan konservasi, juga dilakukan langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti 74 Balai/Balai Besar KSDA dan Taman Nasional. Seperti melakukan evaluasi dan mengantisipasi jika seandainya diperlukan.penutupan kunjungan ke Lembaga Konservasi Umum, termasuk kebun binatang, taman satwa dan penangkaran satwa liar.

“Aktivitas repatriasi satwa liar yang telah direncanakan dari negara lain, ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Adapun penanganan konflik satwa liar, penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran satwa, tetap dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi di lapangan,” ujarnya lagi.

Terkait pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan jajaran Dirjen KSDAE mengarahkan untuk memaksimalkan pelayanan melalui sistem online. Untuk pelayanan yang belum dapat dilakukan secara online, maka aktivitas tersebut ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

“Masyarakat tetap dapat menghubungi Call Center Direktorat Jenderal KSDAE serta Call Center pada 74 UPT jajaran Direktorat Jenderal KSDAE di daerah,” pesan dia.

Pada bagian akhir Wiratno atas nama KLHK menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dan dukungan seluruh SKPD pemerintah provinsi, dan kabupaten serta seluruh mitra.

“Kami berharap, dengan membangun gerakan bersama secara terpadu, kita dapat menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait COVID-19 ini,” tandasnya.

Leave a Reply