Laporan Organisasi Pers Soal Dugaan Pelecehan Dewan Pers Dilanjutkan Polisi



Surat Laporan Polisi dari PPWI terkait Dugaan Pelecehan Dewan Pers yang Ditujukan Kepada Organisasi Pers

Jakarta, Bantenlink.com -– Beredarnya kembali sebaran informasi yang berisi dugaan “fitnah” terhadap organisasi-organisasi pers, media dan wartawan yang bukan dibawah naungan Dewan Pers akhir-akhir ini dinilai memuat ujaran-ujaran fitnah yang bersifat melecehkan, mendiskreditkan puluhan ribu media serta ratusan ribu wartawan Indonesia.

“Dicap abal-abal, dituduh sebagai penumpang gelap kemerdekaan pers, pemeras pejabat dan perusahaan, serta ungkapan buruk lainnya oleh Dewan Pers,” keluh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke dalam isi suratnya yang diterima Redaksi Bantenlink.com, Senin (2/3/2020).

Lanjutnya, informasi tendensius, yang diduga diviralkan kembali oleh organisasi pers dan media-media dibawah naungan Dewan Pers itu sesungguhnya merupakan pemberitaan-ulang isi Surat Edaran Dewan Pers Nomor 371/DP/K/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers saat itu, Yosef Adi Prasetyo.

“Surat Edaran yang terbit hampir 2 tahun lalu itu kemudian memicu kegerahan di kalangan organisasi pers berbadan hukum Kemenkumham Republik Indonesia bersama ratusan ribu jurnalis se-Indonesia saat itu,” imbuhnya.

Wilson menjelaskan, akibatnya PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) dan FPII (Forum Pers Independen Indonesia), sempat telah melaporkan Yosef Adi Prasetyo kepada kepolisian dengan dugaan perbuatan pidana pelanggaran UU ITE dan KUHPidana ke Polres Jakarta Pusat.

Tindak lanjut tentang laporan itu, terangnya, akhirnya Polres Jakarta Pusat melimpahkan penanganan kasus yang melibatkan Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo ke Polres Jakarta Barat.

Dalam tempo kurang lebih 4 bulan, sejak akhir tahun 2018 lalu, penanganan kasus Dewan Pers yang dilaporkan PPWI ini dialihkan ke Polres Jakarta Barat, mungkin karena pertimbangan lokus kejadian dianggap terjadi di alamat Sekretariat PPWI, di Jl Anggrek Cenderawasih X No 29, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

“Namun setelah 1,5 tahun tak ada kabar, ternyata penyidik melanjutkan proses penyelidikan kasus yang saya laporkan itu. Hari Kamis, 20 Februari lalu saya disuruh untuk melengkapi alat bukti laporan,” ungkap Wilson.

Disebutkannya, dirinya juga sudah bertemu Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Yulius Audie Sonny Latuheru, dan menyampaikan perihal laporan kasus UU ITE dan KUHPidana yang sempat macet di Polres Jakarta Barat ini.

“Saya berharap Polisi bekerja profesional menyelesaikan kasus yang melibatkan Dewan Pers tersebut,” papar Wilson Lalengkr PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 itu.

Nampaknya, advokasi terhadap berpuluh organisasi pers bersama ratusan ribu wartawan Indonesia yang dilakukan PPWI ini mulai menampakkan titik terang. Pada Kamis, 27 Februari 2020 lalu, Wilson menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Jakarta Barat. Dalam surat itu disebutkan bahwa pihak penyidik akan segera memeriksa terlapor mantan Ketua Dewan Pers atas nama Yosef Adi Prasetyo, yang bertanggung jawab atas penerbitan dan penyebaran Surat Edaran Dewan Pers yang berisi ujaran-ujaran bernuansa permusuhan dan kebencian yang dipersoalkan para jurnalis non-konstituen Dewan Pers.

Selain itu, disebutkan juga dalam SP2HP yang sama bahwa Polisi akan meminta keterangan dari Kasihati dan Taufiq Rahman sebagai saksi. Sebagai informasi bahwa Kasihati merupakan Ketua Presidium FPII yang juga menjadi pelapor ke Polres Jakarta Pusat atas kasus yang sama. Taufiq Rahman sendiri saat kejadian lalu merupakan Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) yang juga merasa organisasinya difitnah dan dilecehkan Dewan Pers melalui surat edaran dimaksud.

Sekretaris Jenderal PPWI, H Fachrul Razi MIP sekaligus Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu mengatakan bahwa pihaknya berharap agar aparat berwajib sesegera mungkin dapat menyelesaikan kasus yang melibatkan Dewan Pers itu.

“Saya mendesak Kapolri agar menindaklanjuti kasus dugaan penistaan dan fitnah yang dilakukan oleh lembaga Dewan Pers ini melalui surat edaran resmi terhadap kawan-kawan jurnalis se-Indonesia dapat dituntaskan sesuai koridor hukum yang berlaku. Selaku anggota Senator DPD RI, nanti saya akan mempertanyakan penanganan kasusnya saat RDP dengan Kapolri,” bebernya.

Soal kapan pemanggilan dan pemeriksaan mantan Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, Wilson mengatakan hal itu menjadi kewenangan Polisi untuk memberikan informasinya.

“Saya tidak berwenang menyampaikan kapan waktu pemeriksaan oknum mantan Ketua Dewan Pers itu. Tidak diberitahu, Dapat mengkonfirmasinya ke Polres Jakarta Barat,” tandas trainer bidang jurnalisme warga untuk berbagai kalangan itu.

Rl/PPWI/Ed

Tags:

Leave a Reply