UU ITE Tak Bisa Jerat “Kejahatan Komunikasi”, Presiden – DPR RI Dapat Usul Bikin RUU



Emrus Sihombing

Jakarta, Bantenlink.com — Pakar Komunikasi dari Pendidikan Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai adanya fenomena yang sering ditemukan pada komunikasi media sosial (medsos) yang berlawanan dengan komunikasi berkeadaban.

Menurutnya, komunikasi semacam ini bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, atas kejahatan komunikasi yang sudah di depan mata tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner mengharapkan Presiden dan DPR RI jangan mengabaikannya.

“Negara tidak boleh lagi terlena. Dari dulu hingga sekarang, memang selalu terjadi kejahatan komunikasi, sama seperti kejahatan bidang ekonomi. Karena itu, Presiden dan DPR RI jangan sampai abai,” tegas Emrus Sihombing dalam opini tertulis yang disampaikannya melalui bantenlink.com, Jumat (17/1).

Dijelaskannya, “kejahatan komunikasi” sudah ada di depan mata. Pengamat yang sering menjadi narasumber di berbagai media ternama ini memberikan salah satu contoh dimana simbol huruf, angka dan tanda baca sebagai bentuk dugaan “kejahatan komunikasi”. Seperti yang dapat dilihat di salah satu link YouTube.

Salah satu link YouTube

“Lihat saja rangkaian simbol tersebut, jelas makna tersampaikan, tapi bisa jadi belum dapat dijerat dengan hukum positif yang tersedia, sehingga orang yang tidak bertanggungjawab tersebut memproduksi seenaknya secara bebas, tanpa ada sanksi hukum. Negara sama sekali tidak boleh membiarkan ini,” ungkapnya mengeluhkan.

Lebih jauh diusulkannya, perilaku ini harus (mutlak) dibuat menjadi objek hukum dengan merumuskan RUU Anti Kejahatan Komunikasi.

“Saya sebagai seorang komunikolog Indonesia sangat prihatin melihat fenomena semacam ini yang sudah sering ditemukan di social media. Inilah yang saya sebut sebagai kebalikan dari komunikasi keberadaban, yang sama sekali bertentangan dengan Pancasila, utamanya pada sila kedua yaitu nilai beradab,” sambung Emrus memberikan alasannya.

Dirinya juga menilai dan berkeyakinan bahwa rangkaian simbol-simbol tersebut di atas punya niat yang tidak baik, bahkan mungkin untuk membuat gaduh dengan penyampaian makna tanda yang terkandung pada rangkaian simbol tersebut.

“Dugaan ‘kejahatan komunikasi’ seperti itu, menurut saya, belum dapat di-cover oleh UU Pidana dan UU ITE,” sebutnya lagi.

Karena itu, dirinya mendesak, mendorong dan juga bersedia membantu agar Presiden dan DPR RI segera menyusun RUU Anti Kejahatan Komunikasi. Sebab, Kejahatan Komunikasi bisa meruntuhkan NKRI, merusak etika dan moral serta menghancurkan peradaban umat manusia,tandasnya.

ED

Leave a Reply