Zainuddin DPRD Tangerang: Pabrik Investasi ‘Luar’ Harus Kembangkan Kemitraan Home Industri

H Zainuddin S Pd, Anggota Legislatif Kabupaten Tangerang (Foto Edy)

H Zainuddin S Pd, Anggota Legislatif Kabupaten Tangerang (Foto Edy)

Tangerang|BL,Senin (25/1/2016)-Pemerintah sudah saatnya membangkitkan kemerosotan ekonomi. Caranya, serius memberdayakan masyarakat di home industri dan memfasilitasi pemasarannya.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Tangerang masa 2014-2019, H Zainuddin S Pd, dalam menanggapi soal pembangkitan ekonomi yang kian merosot dilakukan warga.

“Memang sudah saatnya mainset pemerintah membuat investor industri dipermudah masuk. Tapi setelah pabriknya berkembang, harus mengarahkan kemitraan pada home industri,” ucapnya pada BantenLink.

Menurutnya, pengembangan industri di rumah tangga bisa menekan cost, dan bersaing harga dengan barang-barang lokal maupun internasional,” ucap legislatif dari Partai Gerindra ini.

Zainuddin mencontohkan, dalam produksi onderdil handphone, atau sepeda, seharusnya sudah pekerjaan home industri. Sementara pabrik hanya bertugas untuk merakit.

“Keuntungan penggiatan ‘kerjaan rumahan’ bisa mengurangi pegangguran karena dapat dikerjakan siapapun, Otomatis akan menekan biaya ke tempat kerja dan mengurangi tuntutan buruh,” terangnya.

Lebih jauh katanya, investor yang masuk juga bisa dijadikan sebagai sumber ilmu yang murah bagi warga, karena tidak lagi harus bekerja di pabrik. Disamping itu, perlu diperbanyak kursus entrepreneur.

“Jadi,banyaknya pabrik sekarang ini, ambillah sebagai sarana mendapatkan ilmu. Masyarakat pun seharusnya leluasa menerapkan ilmu dengan meniru barang-barang sebagai bentuk kreatifitas,” pendapatnya.

Diusulkannya, Agar bisa berkelanjutan, kemampuan warga harus terus dibina dan diberi permodalan dan dilindungi pemerintah.

“Toko-toko kecil seharusnya ‘dihidupkan’ dilindungi untuk menampung industri ‘rumahan’, sehingga tidak tersaingi oleh dominasi supermart atau mal modern,” pungkasnya.

Jejak Mantan Guru dan Kades



H Zainuddin S Pd, sebagai mantan guru dan kepala desa yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang masa bakti 2014-2019. Pada medio Desember 2015, memimpin Rapat Panitia Khusus (Pansus) atau Pembahasan akhir Raperda Tangerang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Dari rapat tersebut menhhasilkan perbaikan atau penyempurnaan, diantaranya penambahan pasal tentang BPJS, dana general check up anggota DPRD Kab Tangerang dari APBD terpisah dari BPJS, serta adanya uang pengabdian bagi anggota yang di-PAW (pnggantian antarwaktu), meninggal dan mengabdi penuh. Saat itu Zainuddin mengharapkan agar Raperda bisa diparipurnakan.

Sebelumnya pada akhir Oktober 2015, dipercaya menjadi Ketua Pansus I perubahan Raperda Protokoler dan Kedudukan pimpinan/Anggota DPRD dan Keuangan DPRD. Pada pansus itu memutuskan untuk menggali informasi dengan kunjungan kerja ke daeerah lain untuk masukan raperda inisiatif yang mengacu pada PP 24/2004, PP16/2010, UU 23/2014.

Zainuddin juga dikenal sebagai Ketua Banleg (Badan Legislasi) yang pernah membahas Pra Raperda Eksekutif medio akhir Agustus 2015.Raperda untuk dibahas, yakni:

1. Raperda Kabupaten tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang
2. Raperda Kabupaten Tangerang Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.
3. RaperdaKabupaten Tangerang Tentang Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan.
4. Raperda Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2013 -2018.
5. Raperda Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 05 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pada awal mei 2015 Zainuddin mengetuai Rapat Pansus Kode Etik DPRD Sikap dan perilaku anggota DPRD yang menyangkut Tata Kerja Anggota DPRD, Tata Hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, Tata Hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain, Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, Kewajiban Anggota DPRD, Larangan bagi Anggota DPRD, Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD, Sanksi dan mekanisme Penjatuhan Sanksi dan Rehabilitasi.

Selain itu dalam Rapat Pansus Kode Etik membahas Peraturan DPRD lainnya, seperti Tata Cara Pengaduan Masyarakat Dan Penjatuhan Sanksi, Tata Cara Beracara Badan Kehormatan, Tata Cara Penyelidikan, Verifikasi Dan Pengambilan Keputusan oleh Badan Kehormatan dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang, sesuai PP Nomor 16 tahun 2010 Pasal 89 ayat (3). (edy)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply