Pakar Politik UPH: Penentuan Ketum Golkar Sangat Minim Kaji Perjuangan Politik dan Kesejahteraan Kader



Emrus Sihombing

JAKARTA, Bantenlink.com — MUNAS Golkar sudah di depan mata. Ada dua kandidat kuat, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Keduanya, lebih memilih musyarawah mufakat.

Pakar Politik dari UPH, Emrus Sihombing mengatakan, wacana yang mengemuka lebih cenderung pada sistem penentuan Ketum lima tahun ke depan, yaitu menggunakan musyawarah atau voting.

Pengamat yang acap tampil di media massa ini membenarkan, adanya 14 keuntungan dengan musyawarah: (1) sesuai dgn budaya demokrasi ke-Indonesia-an, (2) benar-benar bebasis pada sila ke-empat dari Pancasila dan pembukaan UUD, (3) memperkecil atau meniadakan polarisasi di internal partai, (4) mencegah konflik di internal partai, (5) reputasi Golkar tetap terjaga dengan baik di tengah masyatakat, (6) memelihara soliditas di internal partai, (7) mencegah munculnya dua “nakoda”, (8) memelihara kekompakan di internal partai terutama menghadapi Pilkada 2020, (9) biaya politik lebih murah, (10) meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran “logistik” yg kebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik, (11) mampu merumuskan politik kebersamaan, (12) mampu mengakomodasi pemikiran dan program dari setiap aspirasi pemilik hak suara, (13) mengedepankan komunikasi politik dialogis, dan (14) menghindari politik “menang-kalah” antar faksi.

“Airlangga Hartarto memilih musyawarah, menurut saya, karena selama ini dia memimpin Golkar selalu melakukan komunikasi politik di internal Golkar dengan mengedepankan 14 point di atas,” kata Emrus menilai salah seorang caketum.

Sedangkan Bambang Soesatyo, lanjutnya berpendapat, dia lebih senang dengan musyawarah di Munas Golkar yang digelar di awal Desember 2019 ini karena s
dirinya merupakan “produk” dari musyawarah sehingga menjadikannya berhasil duduk di kursi nomor satu di MPR-RI.

“Sayangnya, keduanya sangat minim memperbincangkan perjuangan politik dan program untuk kesejahteraan kader,” kritiknya pedas.

Lebih Baik Musyawarah

Emrus menjelaskan, perbincangan musyawarah dan voting pun belum membahas secara mendalam dan paripurna manfaatnya bagi eksistensi Golkar minimal lima tahun ke depan.

“Jadi, dalam Munas Golkar awal Desember 2019, jauh lebih baik menggunakan mekanisme musyawarah daripada voting,” sarannya.

Terkait dengan voting, lanjutnya lagi, selain berpotensi kemungkinan munculnya kebalikan dari 14 point bila dengan musyawarah, maka sistem voting menjadi lebih dekat dengan demokrasi liberal daripada demokrasi ke-indonesia-an, yaitu musyawarah mufakat.

Selain itu, usulnya, agar Munas Golkar sejatinya melalui musyawarah mufakat. Jika tidak dengan musyawarah (tetap ngotot dengan voting), maka terlebih dahulu mengganti nama kegiatan dari “musyawarah nasional” (Munas) menjadi “voting nasional” (Vonas) atau “kongres nasional” (Konas).

Ist/Rls/Ed

Leave a Reply