Aktivis Apresiasi Ombudsman Banten Rekom Tes Ulang Seleksi Pilkades Kab Tangerang



SERANG, Bantenlink.com — Aspek maladministrasi dalam proses seleksi tes tulis kamampuan dasar bakal calon kepala desa (Balon Kades) pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tangerang, menjadi temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Bambang Poerwanto Sumo, Senin (28/10/2019), mengungkapkan temuan ini diputuskan setelah Ombudsman memanggil perwakilan Pemkab Tangerang dan tim independen untuk meminta penjelasan tahapan seleksi balon kades berdasarkan laporan balon kades gagal seperti dilansir Fakta Pers.

“Ombusdman melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan pengaduan dari balon kades yang gagal dalam tes seleksi,” terang Bambang.

Lebih jauh disebutnya, di kantor Ombusman perwakilan Banten pada Kamis (24/10/2019) lalu, pihaknya telah meminta penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tangerang Moh Maesal Rasyid, Asisten daerah 1 Pemkab Tangerang Heri Herianto, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang Adiyat Nuryasin, dan Tim independen dari institute for community development (ICD).

”Hasil temuannya, ditemukan kesalahan adminitrasi dan peran panitia seleksi (pansel) yang kurang optimal,” ungkap Bambang.

Sementara itu, Adiyat Nuryasin selaku Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang meski dihubungi beberapa kali dan dikirim pesan singkat belum diresponnya. Kendati handphone-nya dalam keadaan aktif, tapi
belum bisa diminta tanggapannya soal rekomendasi Ombudsman Perwakilan Banten tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya Jajaran Aktivis Utara telah melakukan pelaporan terhadap Lembaga ICD dan Pemkab Kabupaten Tangerang, Kamis (17/20/19) lalu, perihal persoalan seleksi Pilkades serta masalah Pengujian tes calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Institute for Community Development (ICD) yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang telah menuai gejolak di masyarakat bawah, khususnya pendukung calon kepala desa di Kabupaten Tangerang.

Budi Usman selaku Aktivis yang juga direktur Komunike Tangerang Utara menginginkan segera untuk pengujian ulang tes dasar Kepala Desa yang lebih dari lima orang tersebut diulang, dan pengujinya independennya diganti.

“Mengingat dan meneliti dari penguji tes tersebut, ICD tidak kredibel dalam melakukan uji tes dasar tersebut, karena di duga ICD tidak mempunyai kantor kegiatan usaha yang mumpuni, hanya berkantor di tempat rumah tinggal dengan tidak ada plang suatu lembaga,” katanya, Senin (28/10).

Usman mengungkapkan, menyambut positif dan antusias Rekom Bawaslu Banten yang telah tegas segera merekomendasikan terhadap mal administrasi untuk segera melakukan tes ulang uji dasar ini kepada desa yang mempunyai lebih dari lima calon, agar gejolak konflik di masyarakat mereda.

Hal yang sama disampaikan aktivis senior Tangerang utara Dulamin Zigo yang juga mempersoalkan tes seleksi calon kades yang diselenggarakan DPMPD melalui lembaga independen ICD. Zigo menduga lembaga yang ditunjuk langsung DPMPD ini tidak memiliki kantor resmi. Diduga juga keberadaan oknum ASN yang menjadi penerima kegiatan tes TKD yang diduga melanggar Pepres 17/2019 pengadaan barang dan jasa.

“Kami tidak menyoal masalah lolos atau tidak lolos para calon kades. Tapi kami mempertanyakan penunjukan langsung tes calon kades melalui ICD. Hasil tes ini cacat hukum karena dilakukan LPM yang tidak kredibel,” ujar Dulamin yang merupakan aktivis pantura ini.

Bupati Tangerang, tegasnya, didesak untuk membatalkan keputusan Bupati terkait penetapan calon kades. Sebab tes ini diselenggarakan lembaga yang cacat hukum. Pihaknya bisa memastikan itu karena telah melakukan investigasi ke alamat yang tertera di kop surat ICD yakni di Jalan Pesantren, Cibabat, Cimahi, Bandung.

“Kantor yang dimaksud ternyata hanya rumah tinggal. Disana tidak ada aktivitas lembaga, bahkan tidak terdapat plang lembaga,” tegasnya.

Net/FP/Bu/Ed

Leave a Reply