Pemkot Tangsel Diminta Buatkan Perwal agar Penderita HIV/AIDS Tak Sulit Akses Yankes



Penderita Sakit Ini Keluhkan Rumitnya Sistem Pelayanan dan Peralihan Anggaran Kesehatan

TANGSEL, Bantenlink.com — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diminta agar membuatkan Peraturan Walikota (Perwal) untuk pelayanan kesehatan (yankes) para penderita HIV dan AIDS. Pasalnya, belakangan ini sangat mengeluhkan rumitnya mengakses yankes, terlebih dengan pengalihan dana kesehatan yang semula berbasis e-KTP saat ini beralih ke BPJS Kesehatan.

Hal tersebut dikemukakan, Fokal Point (Kordinator) Jaringan Indonesia Positif (JIP) Kota Tangsel, Iman Permana, kepada sejumlah wartawan di Ciputat, Senin (16/9/2019), malam.

“Saat ini para penderita HIV dan juga AIDS merasakan begitu amat rumitnya sistem pelayanan kesehatan saat para penderita HIV dan AIDS mau berobat ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Tangsel dan mungkin rumah sakit umum daerah lainnya di seluruh Indonesia dengan pengalihan berbasis E-KTP ke pelayanan BPJS Kesehatan,” ungkap Iman Permana.

Ditambahkannya, dengan sistem menggunakan BPJS Kesehatan, membuat pelayanan yang sangat dibutuhkan penderita HIV dan AIDS mengalami kesulitan untuk berobat, karena prosesnya rumit dan lama.

“Soalnya mereka harus meminta ijin libur kerja selama dua hari hanya untuk berobat satu poli (pelayanan kesehatan) saja. Penderita HIV AID kan harus datang ke Puskesmas untuk meminta surat rujukan ke RSUD atau rumah sakit umum lainnya,” terang Iman.

Masalah yang kedua, lanjutnya, dengan menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan, dalam satu hari hanya bisa mendapatkan satu poli (pelayanan kesehatan saja). Sangat mungkin bagi penderita kesulitan meminta izin untuk berobat berlarut-larut, apalagi kalau mengaku berobat untuk penyakit HIV atau AIDS akan takut mendapatkan stigma yang kurang baik.

Di bagian lain, terkait pelayanan kesehatan di Kota Tangerang Selatan, Iman memohon Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dan DPRD, agar turun tangan untuk membuat kebijakan khusus berupa Peraturan Walikota(Perwal) atau Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam rangka pelayanan yang mudah bagi penderita HIV dan AIDS.

“Dengan adanya payung hukum Perwal atau pun Perda, para penderita HIV dan AIDS yang ingin mendapatkan pelayanan secara ke RSUD akan lebih mudah,” tandas kordinator JIP Kota Tangsel tersebut.

EDY

Leave a Reply