Perkembangan dan Penanganan Papua Presiden Perintahkan Tegakkan Hukum

JAKARTA, Bantenlink.com — Menkopolhukam Wiranto, Jumat (30/8/2019) malam, didampingi Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan keterangan pers tentang penanganan terkini di Papua dan Papua Barat. Disebutkannya, pada Rapat Terbatas itu selain Presiden Joko Widodo hadir Wakil Presiden, Mensesneg, Menkopolhukam, Menlu, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.

“Dalam rapat terbatas tadi dibahas situasi, perkembangan dan penanganan terkini di Papua dan Papua Barat. Pertama, Presiden memerintahkan agar hukum ditegakkan. Siapapun yang mengganggu seperti di Surabaya, Papua dan Papua Barat, apapun bentuknya, penghinaan, pelecehan, demo-demo anarkis dan pengrusakan, tindakan tegas harus dilakukan karena melanggar hukum,” paparnya.

Kedua, lanjutnya, agar masyarakat yang tidak tahu masalah agar jangan menjadi korban dari aksi-aksi demo anarkis. Kepada para aparat keamanan agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang refresif tapi melakukan hal-hal persuasif, edukatif dan kompromis dan melindungi masyarakat.

“Untuk objek-objek vital seperti fasilitas negara dan umum diperintahkan jangan melakukan tindakan anarkis karena merusak yang diperlukan masyarakat, karena merusak dan fasilitas untuk rakyat harus dilindungi,” tambahnya.

Ketiga, urai Wiranto, Presiden memerintahkan agar membangun segera dan memperbaiki instalasi-instalasi yang rusak agar tidak mengganggu kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Lebih jauh disebutkan Menkopolhukam, Presiden sudah menerima laporan dari Kapolri dan Panglima TNI bahwa ada fihak yang menunggangi dengan memprovokasi atau mengompori dan mendorong agar terjadi kekacauan.

“Kita tahu siapa yang mendapatkan keuntungan dan ingin membuat suasana instabil. Tadi Panglima TNI melaporkan, ada satu mobil TNI yang berisi 10 pucuk dirampas masyarakat, 1 anggota TNI gugur. Tapi kesepuluh senjata tersebut sudah kembali,” lanjut Menkopolhukam sambil berjanji akan terus menerus melaporkan perkembangan kepada Presiden.

Ed