Rispanel Arya: Recalling Parpol Jadi Momok DPRD Kabupaten Tangerang

rispanel dewan ak dan teman (4)

TANGERANG|BantenLink (03/01/2016)-Semakin sulit menemukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang yang kritis menyikapi kebijakan Bupati A Zaki Iskandar. Soalnya, selain tak mau menghambat program Eksekutif, ternyata juga takut di-recall partai.

Ini tak dibantah Rispanel Arya, seorang anggota dewan berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Legislator dari daerah pilihan Cikupa, Curug, Panongan ini mengakui, sudah rahasia umum anggota DPRD menganggap Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai momok sehingga membuat kurang kritis.

“Memang tak salah kalau ada anggapan anggota dewan kurang greget dan seperti melupakan fungsi kontrolnya. Bahkan kalau ada pernyataan yang mengkritisi Pemda, disebut sebagai pendapat pribadinya,” ucap pria yang belum lama menjadi ketua Pansus penyelenggaraan pendidikan inklusif itu.



Diakuinya, karena takut ancaman recalling, mau tak mau anggota DPRD harus bijak menyikapi persoalan pemerintahan. Kalau terbukti melakukan pelanggaran Partai Politik mempunyai jurus pamungkas menggantikan dengan calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak lainnya.

“Itu sesuai UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. UU tentang Partai Politik (Parpol). UU tentang Pemerintahan Daerah. PP No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPR dan Tata Tertib DPRD,” jelas Rispanel.

Lebih jauh dijelaskannya, syarat-syarat pergantian antar waktu DPRD yakni karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Namun yang paling ditakuti adalah usulan prerogatif Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diakuinya, ada juga anggota dewan yang selalu berbicara vokal dalam wawancara di media. Namun Rispanel menganggap sebagai hal yang lumrah. Namun dia menyebut ada yang murni tapi tak menyangkal di balik itu ada setting-an Parpol yang dibuat seperti itu agar terkesan demokratis.

“Jangan heran kalau anggota dewan dianggap vokal di media, nyatanya berbeda di belakang. Pasalnya, alasan melanggar sumpah/janji jabatan karena tak berkode etik sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, mengancam legislator diusulkan Parpol-nya digantikan yang lain,” ujarnya. (edy)

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply