Gubernur Kepri & 3 Lainnya Ditangkap KPK Terkait Izin Pemanfaatan Laut/Reklamasi



Jakarta, Bantenlink.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap tangan tiga pejabat dan satu fihak swasta di Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (10/7/2019.

Keempat orang yang ditangkap KPK, yakni Gubernur Kepri periode 2016-2021, Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS) dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH) yang diduga sebagai penerima,sedangkan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta diduga sebagai pemberi.

Keempat tersangka terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

KPK juga menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

“Pemeriksaan dan kegiatan lain dilanjutkan dengan gelar perkara maka maksimal 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta. Kamis (11/7/2019).

Disebutkannya, sebagai pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak yang diduga penerima suap Edy dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak yang diduga pemberi Abu Bakar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Basaria menjelaskan, KPK sudah menemukan 107 kasus terkait suap kepala daerah untuk kepentingan dan mengeruk keuntungan pihak-pihak tertentu. Untuk pencehahan korupsi, Presiden Joko Widodo sendiri sudah mencanangkannya terutama di sektor perizinan dan tataruang, keuangan negara dan reformasi birokrasi. Sudah pula dilakukan penerapan perizinan satu pintu.

Saat tangkap tangan KPK mengamankan uang sejumlah dollar Singapura dari ABK pada pukul 13.00 WIB. Di rumah dinas tempat Gubernur Kepri ditangkap juga diamankan sejumlah uang dollar dan real. Seluruh tersangka terlebih dulu dibawah Polres Tanjungpinang sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta.

Suap berawal dari pengajuan izin reklamasi dan area budi daya dan hutan lindung. Agar izin disetujui, menyebutkan adanya restoran yang di bawahnya ada fasilitas budi daya ikan dan hutan lindung serta tidak ada analisa melainkan copy paste dari tempat lain.

Leave a Reply