Disetujui! Raperda tentang Budaya Betawi, Kecamatan, Penanaman Modal & Bantuan Parpol



Walikota Tangerang Selatan saat Rapat Paripurna 4 Raperda di DPRD setempat, Kamis (23/5/2019)

TANGSEL | BantenLink.Com — Setelah Sosialisasi, Studi Banding, Fasilitasi, Asistensi Gubernur, serta Persetujuan DPRD dan Walikota Tangerang Selatan, Kamis (23/5/2019), sebanyak 4 Rencana Peraturan Daerah (Perda) yang digarap Pansus menjadi Peraturan Daerah setelah disetujui DPRD dan Walikota Tangerang Selatan.

Keempat Raperda tersebut yakni Raperda Pelestarian Kebudayaan Betawi, Raperda Pembemtukan Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan, Raperda Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan dan Raperda Bantuan Keuangan untuk Parpol resmi menjadi Perda dan dicatatkan di Sekretariat Daerah.

Sebelumnya, Rapat Paripurna yang dilaksanakan dari p ukul 14.00 WIB hingga jam 16.00 WIB, Panitia Khusus (Pansus) masing-masing bidang menyampaika argumen agar Raperda dapat dijadikan Perda. Kemudian Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan dan Walikota Airin Rachmi Diany menanyakan kepada hadirin Rapat Paripurna apakah hadirin setuju dengan hasil keempat Raperda tersebut, yang dijawab setuju secara serempak.

Sebelumnya disampaikan hasil Raperda Pelestarian Kebudayaan Betawi ketua dan anggota panitia khusus (pansus) yang dibacakan Sihabudin menyebutkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dorongan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) Betawi untuk Raperda tersebut.

Selain itu telah melakukan studi perbandingan dengan OPD daerah lain yakni Dishubpar Kota Bandung. Juga membahasnya dengan narasumber dan ormas, bagian hukum Setda serta melakukan ekspos publik dengan pemerhati Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Pansus Raperda masing-masing menyampaikan hasil yang telah mendapatkan fasilitasi dari Pemprov Banten, sehingga setelah setahun proses pembahasan diharapkan Raperda Pelestarian Kebudaya Betawi, Pansus dan Bagian Hukum Setda dapat menjadikan budaya Betawi menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, seperti halnya Jakarta Selatan.

Terkait Perda Perda Tatacara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan wilayah kecamatan, keputusan ketua dan anggota Pansus Tb Rahmatullah melihat kepada 54 kelurahan dan 7 kecamatan yang ada di Tangsel dengan jumlah penduduknya. Hal itu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan dilakukan dalam Raperda mengacu pada perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan. Raperda tentang Pembentukan Penggabungan Penghapusan kota Tangsel mengacu pada peraturan perundangan-undangan seperti peraturan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan dengan berkesinambungan dan saling terkait. Tentunya hasil pemekaran untuk pelayanan publik yang efisien, efektif dan optimal.

Namun yang optimal perlu dengan syarat teknis dan admistrasi untuk pemekaran kecamatan lebih dulu dilakukan penataan agar hasil yang dicapai sesuai UU dengan pemerintah daerah. Pansus Raperda sendiri sudah mendapat fasilitasi dan pembinaan asistensi dari Propinsi Banten dan sudah sesuai dengan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRD dan Walikota Tangsel

Raperda tentang Penanaman Modal di Tangsel pun begitu. Persetujuan bersama dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan satu pintu dimaksudkan agar investor lebih mudah dan efisen untuk menanamkan modalnya. Setelah Pansus melalui studi banding dan sosialisasi fasilitasi dan asistensi Gubernur Banten Raperda Perubahan tetsebut tinggal menunggu persetujuan DPRD dan Walikota.

Hal yang sama terkait Perda Bantuan Keuangan untuk Parpol. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan ketersediaan anggaran. Tatacara penghitungan anggaran didasarkan pada perolehan mendapat suara sah.

EDY TANJUNG

Tags:

Leave a Reply