KPPU Sosialisasi Putusan Tolak MA atas Permohonan Kasasi Kartel Yamaha & Honda



Guntur Syahputra Saragih (Komisoner KPPU), Dr Rizal E Halim (Komisioner KPPU) dan Goppera Panggabean (Direktur Penindakan KPPU) saat diwawancarai wartawan seusai konferensi pers terkait putusan tolak MK soal permohonan Kasasi Yamaha dan Honda di Tangerang, Kamis (9/5/2019)

TANGERANG | BantenLink — Pada Februari 2017 Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal tersebut terungkap saat konferensinpers sekaligus buka puasa bersama KPPU dengan sejumlah wartawan di Restoran Mang Engking, Breeze BSD City, Tangerang, Kamis (9/5/2019), sore.

Alasan konferensi pers dengan wartawan, karena PKPU mempunyai anggaran yang minim dan melalui jurnalis diyakini penyampaikan informasi tentang putusan tolak MK lebih efektif dibandingkan melalui stakeholder KPPU yang ada.

Diketahui, Putusan pada Februari 2017 menyatakan kedua persahaan melanggar Undang Undang No 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga terkait produk skutik 110-125 cc.

Perkara amar putusan tolak MA sudah dinyatakan pada 23 April 2019. Honda dan Yamaha terbukti melakukan soal harga Kartel Skutik 110-125 cc. KPPU meminta Honda dan Yamaha menghormati Putusan MA.

Sebelumnya Honda yakin akan memenangkan kasasi yang diajukannya. Honda berdalih meragukan bukti e-mail KPPU terkait Kartel dengan Yamaha. Pihak Honda tetap menyatakan tidak bersalah. Pihak Yamaha sendiri enggan berkomentar soal putusan MA.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih bersama Dr Rizal E Halim (Komisioner KPPU dan Goppera Panggabean (Direktur Penindakan KPPU) sepakat mengimbau, selama putusan salinan dari MA belum disampaikan kepada KPPU, Guntur sudah menyarankan agar Yamaha dan Honda menahan diri tidak menyampaikan hal kontraproduktif dan berlapang dada serta menghormati keputusan hukum.

Dalam investigasi yang dilakukan KPPU, dalam melakukan kartel pemilik Yamaha dan Honda pernah didapati bertemu dan main golf bersama. Juga ditemukannya email tentang pertanyaan soal kenaikan harga produk oleh pihak Yamaha kepada Honda. Kenaikan harga sendiri dilakukan kedua perusahaan empat kali selama satu tahun. Ini berbeda dengan Suzuki yang hanya menaikkan harga hanya sekali dalam setahun.

KPPU menegaskan, jika salinan putusan Mahkamah Agung. Jika telah mendapatkan salinannya KPPU siap menagih denda kartel Honda dan Yamaha. Melakukan eksekusi atau menagih denda terhadap Yamaha dan Honda.

Yamaha didenda Rp 25 miliar sedangkan AHM Rp 22,5 miliar. Yamaha lebih besar dendanya karena majelis komisi menilainya memanipulasi data di persidangan. Honda lebih kecil, dipotong 10 persen, dendanya karena dianggap kooperatif saat persidangan. Majelis menilai pertimbangan majelis itu memang sudah maksimum.

EDY TANJUNG

Leave a Reply