Bawaslu Harus Kejar Pembuat Opini Tentang Kisruh di Hongkong



aOpini tentang kericuhan yang terjadi saat pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Victoria Park Hongkong , Minggu (6/7) membuat heboh masyarakat di Indonesia. Pihak-pihak terkait mulai memberikan penjelasan sesuai kewenangan dan kapasitasnya agar masyarakat tetap objektif melihat opini tersebut.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, informasi tentang pelaksanaan pemungutan suara untuk Pilpres di luar negeri (Hongkong), juga ia ikuti dari berbagai jejaring media sosial. Terakhir bahkan Ia juga mendapatkan informasi dari petugas penyelenggara pemilu di sana.

“Saya pantau terus dan saya berkeyakinan, kalau ada opini yang mengatakan bahwa terjadi praktek- praktek subjektifitas (keberpihakan) penyelenggara pemilu di Pilpres luar negeri atau dimanapun, jangankan KPU salah (berpihak), KPU keliru (alpa/lupa) saja soal membaca surat suara itu sah atau tidak sah, itu bisa melayang bogem (dari yang di rugikan).”, ujar Agun.

Memang benar, situasi kompetisi di Pilpres 2014 ini di ikuti dua kekuatan besar dari masing-masing koalisi partai politik, sehingga kondisi di TPS akan tinggi tekanannya karena saling diawasi oleh masing-masing pendukung. Tentunya petugas penyelenggara pemilu juga tidak mau bertindak bodoh karena siapa pula yang mau kena damprat (marah) masyarakat.

Jika sekarang hal itu terjadi, menurut Agun Ia yakin itu bukan karena kesalahan petugas KPU dan Bawaslu di luar negeri. Kenapa? Karena sesungguhnya mekanisme kerja mereka sudah terbukti, mulai dari tahapan pendataan pemilih, pendaftaran pemilih dan tahapan-tahapan selanjutnya itu sudah dipublikasikan secara umum.

“Semua orang sudah tahu, Pilpres sudah bergema dimana-mana kok. buktinya di Pilpres kali ini partisipasi meningkat luar biasa, artinya informasi tentang Pilpres tersebut berikut dengan jadwal dan lain-lainya sudah sampai ke masyarakat di luar negeri.”, tegas Agun.

Mendesak Untuk Dilacak

Agun juga menegaskan pentingnya opini kericuhan ini diusut sampai tuntas sehingga tidak menjadi ganjalan dikemudian hari. “Saya lebih senang ,orang yang membuat opini, orang yang melapor, diperiksa oleh Bawaslu, diklarifikasi semua pihak tersebut. Jadi kalau ada masyarakat pemilih di luar negeri merasa ada yang tidak benar ya harus melaporkan, jangan dijadikan isu (liar). Saya meminta Bawaslu melacak lebih jauh terhadap siapa sesungguhnya sejumlah orang-orang yang membuat opini jadi heboh seperti ini.”, Agun menanyakan.

Ia pun mengingatkan, jangan sampai opini ini menjadi fitnah diantara sesama anak bangsa dalam menyikapi hasil Pilpres nanti. “Cari tahu ini siapa, jangan sampai menuding ini perbuatan pihak capres nomor 1 atau perbuatan capres nomor 2, karena bisa juga ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi (kisruh), kan kita tidak tahu.”,ujar Agun.

Oleh karena itu Ia pun mendorong agar semua pihak terutama Bawaslu untuk mengusut agar semua menjadi jelas. “Kan ada data-datanya, dari rekaman foto, video dan pernyataan di berbagai media massa atau media sosial. Siapa itu yang membuat statement (pernyataan) bahwa Pilpres di Hongkong curang sehingga membentuk opini, di usut ini siapa dan ada apa. Selidiki betul yang curang ini siapa atau ada motif lain. Jangan sampai nanti kalau Pilpresnya sudah selesai, tiba-tiba ada pihak yang menggunakan data-data , info-info tersebut tentang opini kecurangan ini sebagai bahan keberatanya di persidangan.”, tegas Agun.

Kedepan agar tidak terjadi di dalam negeri, menurut Agun, Komisi II DPR sudah melakukan keputusan-keputusan politik yang amat kuat (http://www.kangagun.com/konten/392/komisi-ii-dpr-ri-kawal-pilpres-2014-jurdil-dan-bermartabat) yang mendukung kerja KPU dan Bawaslu dalam rapat-rapat kerja kami bersama mereka sebagai mitra kerja. “Jadi  KPU dan Bawaslu jalankanlah segala kewenangan yang ada mengacu kepada aturan perundang-undangan.”,tutup Agun.

Hendri Gunawan

Author: 

hanya sekedar hobi menulis

Comments are closed.