Sistem Perizinan Satu Pintu Nasional Kerap Tidak Sesuai di Lapangan



Bupati Tangerang A Zaki Iskandar

TIGARAKSA TANGERANG | BantenLink — ”Sistem Perijinan Satu Pintu secara nasional sangat baik, namun kita juga kerap menemukan kendala akibat ditemukan akibat ketidaksesuaian di lapangannya.”

Demikian diungkapkan Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar, saat menerima kunjungan Panja BKSAP DPR RI terkait Sistem Online Single Submission (OSS) yang diterapkan oleh pemerintah pusat, Rabu, (30/1/2019).

“Terkadang pemerintah Kabupaten/Kota menemukan kendala di lapangan,” terangnya.

Zaki menyebutkan, saat ini banyak perusahaan dan investor yang terdaftar di OSS, namun setelah dilakukan verifikasi lapangan ditemukan ketidaksesuaian.

”Di lapangan kita menemukan ketidaksesuaian data dari para pelaku usaha, sehingga ini menjadi kendala pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Julia P Batubara, dalam kunjungan bersama sejumlah anggota DPR itu menyebutkan, telah melihat dan mendengar terkait permasalah ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tangerang.

”Setelah mendengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan menemukan permasalahan tentang OSS ini, kami akan membahasnya dengan mitra kerja DPR, terutama BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal),” janjinya.

Julia menjelaskan, sebenarnya sistem OSS ini merupakan kebijakan pemerintah yang sangat bagus, karena bisa melihat sistem perijinan secara menyeluruh dan termonitor dalam satu atap.

”Sistem ini bisa dikontrol sehingga tumpang tindih perijinan bisa terminimalisir. Namun, kendala yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus diketahui pemerintah pusat,” ujar Anggota Komisi VI Bidang Perdagangan Perindustrian Investasi Koperasi UKM dan BUMN itu.

IST/SUT/ED

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply