KPU Tak Bocorkan Soal Debat Pilpres, Tapi Miskin Manajemen Komunikasi



Emrus Sihombing

JAKARTA | BantenLink — Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing, menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama sekali bukan membocorkan soal debat pasangan calon (paslon) presiden, tapi memberitahu pertanyaan kepada dua paslon untuk pemilihan presiden (Pilpres).

Hal tersebut dikatakannya terkait menyeruaknya kabar beredarnya “kisi-kisi” soal untuk paslon presiden dan wakil presiden akhir-akhir ini

“Membocorkan, artinya semua atau sebagian dari pertanyaan diberikan hanya kepada salah satu paslon Pilpres tertentu, sedangkan ke paslon lain tidak diberikan,” ungkap pengamat komunikasi politik sekaligus dosen UPH itu.

Emrus Sihombing menambahkan, memberitahu, artinya semua pertanyaan atau sebagian pertanyaan (yang sebagian ini harus merupakan pertanyaan yang sama) disampaikan kepada kedua paslon peserta Pilpres, tanpa kecuali.

“Sebab, debat antar paslon Pilpres bukan menguji para kandidat, namun agar kandidat mempersiapkan fakta, data, bukti, argumentasi yang berbasis rasionalitas yang disampaikan dalam acara debat, sehingga rakyat menjadi cerdas menentukan satu pilihan yang paling tepat dari sudut pandang pemilik hak suara dari dua kandidat paslon Pilpres,” paparnya.

Karena itu, lanjutnya, apa yang dilakukan oleh KPU sebagai terobosan baru yang baik.

“Hanya saja yang disayangkan, sejatinya KPU sudah merencanakan itu dan menyampaikan kepada publik bahwa mereka membuat sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada kedua paslon Pilpres, misalnya sebulan sebelum berlangsung acara debat,” bebernya.

Kata Emrus lagi, ini kali kedua KPU membuat keputusan yang secara substantif bagus, namun menimbulkan polemik. Sebelumnya KPU membuat peraturan melarang terpidana korupsi tidak boleh mengikuti kontestasi Pileg yang akhirnya dibatalkan oleh MA.

“Oleh karena itu, menurut hemat saya, KPU masih “miskin” pengelolaan (manajemen) komunikasi. Ini harus segera diperbaiki di KPU,” ujar Emrus menilai

Alasannya, jika tidak, kebijakan-kebijakan KPU ke depan berpotensi menimbulkan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi bila mana manajemen komunikasi dilakukan dengan sangat baik dan profesional.

IST/ED

Leave a Reply