LSM Anti Korupsi Laporkan ULP dan Bina Marga Kab Tangerang



Hilman, Presidium LSM Portas, saat menyampaikan laporan ke Kejati Banten

TANGERANG — Dalam pantau dan analisa proses lelang sampai dengan pelaksanaan proyek banyak sekali kejanggalan penyimpangan yang tidak sesuai aturan dan peraturan hukum yang berlaku yang ditemukan oleh para pengiat anti korupsi.

Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh ketua Pokja ULP (I) dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Tangerang di tahun anggaran 2018 Poros Tangerang Solid (PORTAS) Melaporkan ULP dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Tangerang ke Kejaksaan Tinggi Banten pada hari jum’at (21/12/2018).

Presidium PORTAS Hilman mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Bab II Pasal 2, Bab III Pasal 9, Bab IV Pasal 17, 22, dan 23, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5) Bab VI Pasal 81 huruf (B) “Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, Bab II Pasal 5 pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: huruf (A) Efisien, (B) Efektif, (C) Transparan, (D) Terbuka, (E) Bersaing, (F) Adil / tidak diskriminatif, (G) Akuntabel, yang dilanggar oleh Ketua Pokja 4 ULP dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Tangerang.

Kami melaporkan Ketua Pokja 4 dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Tangerang karena selama ini sering melakukan kegiatan yang melanggar aturan dan peraturan dari tahun tahun sebelumnya. Tandasnya

Salah satu contoh perbuatan yang disinyalir melanggar aturan dan peraturan hukum oleh ULP Kabupaten Tangerang adalah meloloskan / memenangkan salah satu perusahaan (CV. MM) yang di dalam Dokumen lelang harus ada dana 10% dari nilai HPS namun kenyataan nya satu perusahaan bisa memenangkan 3 paket lelang yang bernilai lebih dari Rp. 1.400.000.000,- dan kemampuan keuangan CV tersebut hanya Rp. 100.000.000,- artinya tidak cukup untuk memenangkan 3 paket tersebut.

Hilman menambahkan, bahwa kegiatan yang di Jalan pawon raya Kelurahan Bencongan yang di menangkan oleh CV. Adi Jaya Prakarsa senilai Rp. 1.188.406.443,73, Jalan Dwi Sugondo yang dimenangkan oleh CV. Wira Karya senilai Rp. 1.724.397.279,00, Jalan karantina hewan, Normalisasi DI Cituis, Normalisasi DI Banyuku, Normalisasi DI Pasir dan yang lain nya di tahun anggaran perubahan 2018 tidak akan selesai di akhir tahun ini dan di duga semua pekerjaan tidak sesuai dengan bestek.

Ketika di konfirmasi permasalahan tersebut ke ketua pokja IV dan Kepala ULP serta ke Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Tangerang akan laporan dari pengiat anti korupsi tidak berada di kantor dan di hubungi via telpon seluler tidak aktif.

Masih terasa Hari Anti Korupsi Sedunia yang beberapa lalu dilaksanakan, semoga penegakan supremasi hukum bisa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

KIRIMAN HILMAN

Leave a Reply