JIP Desak Kemenkes Produksi Obat HIV Tak Dimonopoli Kimia Farma dan Indofarma



Logo JIP dan foto Verdy Tee

JAKARTA | BantenLink — Terkait adanya dugaan penggelembungan dana pengadaan obat ARV (antiretroviral), berdampak pada mahal dan langkanya obat penderita HIV AID. Karenanya, LSM Jaringan Indonesia Positif (JIP) mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan instansi terkait lainnya agar produksi obat tersebut tidak hanya dimonopoli PT Kimia Farma (KF) dan PT Indofarma (IF).

Menurut Manajer Riset Jaringan Indonesia Positif, Verdy Tee dalam rilis peringatan hari AIDS sedunia, Sabtu (1/12/2018), KF dan IF merupakan dua perusahaan yang memiliki ijin edar. Akibatnya, muncul kecurigaan penggelembungan anggaran pengadaan obat ARV, karena karena kedua perusahaan tersebut juga berperan dalam distribusi.

“Harga beli obat ARV oleh pemerintah di tahun 2016 mencapai Rp 385 ribu per botol. Padahal dari agen pengadaan internasional berdasarkan dokumen resmi hanya kisaran US$ 8.9 per botol (sekitar Rp 115 ribu). Artinya, dugaan kerugian negara sebesar 270 ribu rupiah per botol,” ungkap Verdy Tee.

Ditambahkannya, jika obat untuk orang dengan HIV Aids (ODHA) itu diproduksi perusahaan lain, akan dapat menurunkan harga obat yang dibeli pemerintah, anggaran APBN sehingga bisa dialokasikan untuk penambahaan pembelian, sehingga obat tak langka didapat.

“Oleh karenanya JIP juga mendorong percepatan penyidikan kasus dugaan penggelembungan harga obat serta pengadaan jenis obat-obatan ARV lainnya yang minim toksisitas dan berharga murah sehingga bisa dimasukkan dalam e-catalog obat di Indonesia,” lanjut Verdy.

Disebutkannya, terdapat indikasi penggelembungan anggaran pemerintah dalam pengadaan obat HIV dan proses pengadaan obat ARV. Terlebih, Kementerian Kesehatan hanya memakai dua perusahaan yang berdampak pada langkanya berharga murah. Padahal jika harga minimum, APBN bisa dialokasikan untuk pembelian obat lebih banyak.

“JIP sebagai jaringan nasional ODHA di Indonesia menilai, lamanya pemeriksaan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung, juga mengakibatkan keterlambatan tender yang berimbas kepada ketersediaan obat ARV.

“Jika hal itu terjadi, berarti pemerintah dianggap lalai dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Padahal soal kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara. Di Pasal 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, setiap orang berhak atas kesehatan,”tegas Verdy.

Hal yang sama dikemukakan Program Officer pada JIP, Timotius Hadi. Dikatakannya, pemerintah semestinya menjamin dan mengontrol distribusi obat yang diperlukan pengidap HIV agar bisa hidup sehat dan produktif.

“Obat ARV disediakan pemerintah dari dana APBN, harus dikonsumsi oleh orang yang terinfeksi HIV seumur hidup untuk mempertahankan kondisi kesehatannya,” ujar Timotius.

EDY TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply