LBH Situmeang Diskusikan Pelayanan BPN Kabupaten Tangerang



LBH Situmeang sedang diskusikan pelayan BPN Kab Tangerang

TANGERANG | BantenLink — Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90, LBH Situmeang gelar diskusi tentang peran pemuda dalam kajian hukum, yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan di BPN Kabupaten Tangerang.

Dalam kegiatan berlangsung di Happy Canteen, Suwarna Sutra, Sindangjaya, Senin, (29/10/18), LBH Situmeang memberi nilai berkinerja buruk di BPN Kabupaten Tangerang, angka 10 dari nilai 100.

Diskusi menghadirkan Dedi Setiadi SH selaku pengamat kebijakan publik LBH Situmeang. Irwan Dani SH selaku deviasi hukum perdata LBH Situmeang juga memberikan materi. Tidak ketinggalan Anri Situmeang selaku Direktur LBH Situmeang.

Dedi menjelaskan, dalam pelaksanaa pelayanan publik, BPN Kabupaten Tangerang seharusnya memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Kode etik pelayanan publik diatur dalam UU No 8 tahun 2011, tentang kode etik pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kode etik dalam pelayanan publik disebut juga dengan kode etik pelayanan, pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai negeri sipil khususnya di BPN Kabupaten Tangerang. Di Pasal 3 dijelaskan maksud dan tujuan kode etik. Dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pengabdian, kesetiaan dan ketaatan pegawai kepada NKRI,” tegas Dedi.

Dia mengatakan, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan, karakter, watak, moral dan perilaku pegawai BPN dapat meningkatkan kerja BPN.

“Sedang pada Pasal 7 UU No 8 tahun 2011, salah satunya juga adanya larangan menyalah gunakan wewenang secara langsung. Sementara di Pasal 18, tercantum sanksi bagi yang melanggar kode etik pelayanan publik,” imbuhnyanya.

Sedangkan Irwan Dani lebih banyak membahas tentang teknis pelayanan publik. Di BPN sangat kecil terjadi mal administrasi. Dan pemerintah harus berpegang teguh terhadap aturan tentang mal administrasi.

“Kita lebih mengarahkan pada pencegahan, bukan penindakan. Artinya kita sama-sama dan sepakat, menangkal dan memantau seluruh kegiatan pelayanan publik, khususnya di BPN Kabupaten Tangerang,” ungkap Irwan

Sementara, Direktur LBH Situmeang Anri Situmeang menyatakan, terkait pelayanan BPN Kabupaten Tangerang, ia memberikan nilai merah dari angka 100. Itu artinya pelayanan di BPN Kabupaten Tangerang, sangat buruk terhadap pelayanan publik.

Ia contohkan, pihaknya mendengar kabar, pada tanggal 12 Oktober 2108, ada pembebasan sebuah lahan. Memang BPN punya hak untuk memblokir. Permasalahannya bila ada sengketa tanah, kan itu harus ditelusuri,” tegasnya.

Hal lain yang disampaikan Anri, berdasarkan riset terhadap pegawai notaris. Sebab dikeluhkan, diduga ada permainan dalam pengurusan BPN Kabupaten Tangerang. Kalau tidak urusan bisa sangat lama. “Yang begini, jangan sampai didiamkan,” pesan Andri.

Dia akui, pihaknya sudah mengundang, BPN Kabupaten Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa, untuk hadir. Namun disayangkan, ternyata darivkedua instansi tersebut, tidak ada satu pun yang nampak

HMS/ED

Leave a Reply