PP 43/2018 Terbit, Imbalan Menggiurkan! KAI Banten Siap Laporkan Gratifikasi



Ricky Umar A SH MH

TANGERANG | BantenLink — Terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Banten akan memantau kinerja aparat pemerintahan dan aparat hukum di Provinsi Banten, maupun pemerintah daerah (Pemda) kabupaten dan kota yang berada di dalamnya.

Pasalnya, DPD KAI Banten selaku organisasi hukum, mempunyai tanggung jawab moral dalam penegakan hukum. Untuk itu akan segera membentuk tim khusus di wilayah dan setiap daerah. Terlebih dengan dugaan masih banyaknya oknum aparat Pemda yang masih berani bermain gratifikasi atau suap.

“Contohnya menyangkut pengurusan berbagai perijinan. Meski sudah ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan pengajuan secara online, tapi tetap saja masih banyak celah adanya dugaan suap atau gratifikasi,” cetusnya.

Dengan adanya beberapa bukti terkait dengan perijinan lokasi di wilayah Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang, imbuh Ricky Umar, dirinya sedang menyusun laporan untuk dimasukkan ke KPK.

“Lumayan kan dapat Rp 200 Juta, sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2018, yang bisa dimanfaatkan untuk biaya operasional organisasi dan insentif para anggota tim khusus yang akan dibentuk nanti,” lanjutnya lagi.

Lebih jauh diterangkan pengacara senior ini, sebagai tindak lanjut standard operasional tim khusus yang akan dibentuk, agar tidak salah kaprah, DPD KAI Banten berjanji untuk dapat bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“DPD KAI Banten, sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas keluarnya PP Nomor 43 Tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah serius dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai implementasi dari Ketentuan pasal 41 e ke 5 dan pasal 42 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999,” beber Ricky Umar.

Lebih jauh dikatakannya, Peraturan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu pun telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Dengan adanya PP 43/2018 itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum.

Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

“Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi,” terangnya.

EDY TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply