Pemilu Damai, Pelanggaran Kampanye dan Peraga Tidak Ajudikasi



Deklarasi Pemilu 2019 Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Senin (24/9/2019)

KAB TANGERANG | BantenLink — Penyelesaian masalah pelanggaran kampanye dan alat peraga menjelang Pemilu tidak dilakukan ajudikasi atau persidangan di pengadilan, tapi dengan memediasi pelapor dan terlapor.

Hal tersebut mengemuka saat Panwaslu Curug, Kabupaten Tangerang, menggelar Deklarasi Damai, Pembacaan Pakta Integritas yang ditandatangani Camat Curug, Kapolsek, Danramil, PPK, Panwas dan perwakilan partai politik, Senin (24/9/2048). Pakta integritas dibacakan salah seorang pengurus parpol yang diikuti peserta lainnya.

Membuka sambutannya, Camat Curug, Rahyuni, dihadapan apolsek Curug, Danramil Curug, Ketua PPK Panwaslu dan perwakilan Parpol mengatakan, dapat merasakan betapa sulitnya petugas PPK dan Panwas menghadapi Pemilu 19 April 2019 agar berlangsung sukses aman dan damai.

“Pada di Pilkades dan Pilkada yang di wilayah Curug berjalan lancar, karena kertas suara hanyabsatu lembar. Kita harap begitu juga di Pilpres dan Pileg 2019, meskipun kertasnya 5 lembar, yaitu untuk Pilpres dan Pileg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. Jadi, dapat dibayangkan pula berapa banyak kotak suara dari 482 TPS yang ada, yang tentunya akan menguras tenaga, agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg berjalan sukses, aman dan damai, ” papar Camat Rahyuni.

Ditambahkannya, PPK sendiri bertugas melayani agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih cepat dan tepat. Terlebih dengan adanya berbagai pressure tentang pemungutan suara harus selesai yang diumumkannpada hari itu juga. Sedangkan tenaga pemerintah bisa membantu, tapi tidak bisa terjun langsung sebagai netralitas.

“Saya memaklumi dan memohon semua pengertian kalau yang bekerja dengan tensi tinggi,” canda Rahyuni.
Untuk Panwas dimintanya agar dalam masa kampanye sekarang ini bekerja sesuai tujuan. Harus enjoy bekerja, meski harus bekerja ekstra. Dapat memahami mana hal yang dilarang dan diperbolehkan sesuai peraturan.

“Sedangkan untuk semua Caleg yang jumlahnya banyak dari Kecamatan Curug, saya berdoa semoga mendapat suara terbanyak. Karena dengan banyaknya “dewan”, nantinya akan membuat tugas Camat akan lebih banyak terbantu pula,” tutur Rahyuni.

Laporan Tidak Ajudikasi

Senada Camat, Ketua Panwaslu Curug, Badri Tamam, dalam sambutannya mengharapkan agar Pileg dan Pilpres 2019 berjalan aman, lancar dan sukses. Dia mengakui, merasa terbantu dengan anggota Panwas lainnya serta dibantu pengawas di setiap desa serta relawan dan saksi dari pendukung peserta Pilpres, Caleg dan Parpol.

“Mengenai pemasangan kampanye dan alat peraga ada yang dibolehkan dan dilarang. Seperti dulu jelas aturannya, tempat yang tidak diperbolehkan kampanye dan pemasangan APK juga harus sesuai yang sudah disepakati partai politik,” ujar Panwas Curug, Badri Tamam.

Panwas Curug, katanya lagi, akan memantau ke posko dan acara. Semua calon tidak diperkenankan pemasangan APK dan berkampanye di tempat ibadah seperti masjid atau gereja, rumah sakit, klinik tempat pelayanan kesehatan, sekolah dan gedung pemerintah. Sedangkan untuk pasangan APK di pohon peraturan dengan kesepakatan bersama di KPU.

“Untuk kecamatan Curug meski harus lebih dijelaskan, kampanye dan pemasangan APK Pileg Kabupaten Tangerang mulai Restoran Ayam Penyet hingga mesjid Al Ikhwan Citra Raya. Untuk Pileg Provinsi hingga ke lapangan PWS,” jelasnya lagi.

“Untuk pelaporan paling lamabat selama 3 hari kejadian akan ditampung di PPDK dengan penyelesaian paling lambat tujuh hari. Namun dalam penyelesaianya tidak ada ajudikasi atau persidangan di pengadilan, tapi dengan memediasi pelapor dan yang dilaporkan.

Ajak Silaturahmi dan Komunikasi

Sementara itu, Ketua PPK Curug, Fahruddin, mengatakan merasa gembira karena semua pihak ingin mau berkomitmen penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berdaulat, penuh silaturahmi dan selalu koperatif dan komunikatif. Selaku penyelenggara Pemilu Kecamatan Curug pihaknya mengharapkan, dengan adanya komunikasi dan silaturahmi serta karena sifatnya melayani, bukan momok yang menakutkan, melainkan akan berlangsung kondusif.

“Karena sadar hanya penyelenggara saja, kami senantiasa menjalin komunikasi dengan Panwas.Tupoksi kami dari persiapan penyelenggaraan, hingga selesainya pemungutan dan penghitungan suara. Panwas sendiri mengawasi tindak-tanduk penyelenggaran Pemilu sesuai yang diamanatkan Undang-Undang,” beber Fahrudin.

Ditambahkannya, kalau masyarakat belum terdaftar dalam DPT, masih terbuka menyampaikannya pada PPS melalui RT. Pendaftaran ulang mengacu PKPU 11 tahun 2018, diakomodir berdasarkan domisili alamat sesuai E-KTP di wilayah tersebut. Sedangkan bagi yang ber- KTP di luar wilayah, diatur Surat Edaran KPU Nomor 11 tahun 2018.

“Mengenai pelayanan penyelenggaraan Pemilu, PPK siap selalu melayani baik jika diundang, termasuk yang datang ke sekretariat..Panwas bisa melapor ke kantor PPK, sebagaimana PKPU Nomor 7 tahun 2017, mulai tahapan sebelum dan sesudah tahapan kampanye rekapitulasi dan seterusnya. Untuk Pemilu Capres-cawapres dan Pileg, setelah DCS menjadi DCT 20 September lalu. Tiga hari kemudian sudah kampanye. PPK sendiri juknis-nya mulai memfasilitasi APK dan kampanye,” papar Fahrudin.

Dilanjutkannya, pada Capres-cawapres dan Pileg 2019, masa kampanye cukup panjang, sekitar 7 bulan sampai 13 april 2019.

“Untuk kampanye iklan di media sosial seperti FB, Twitter dan WA maksimal 10 akun tetdaftar di KPU. Penyelenggarakan rapat umum dengan lapangan atau menggunakan mobilitas massa yang banyak mulai 23 Maret-13 April 2019, harus sesuai jadwal yang dibuat KPU. mendatang. Jadi dengan keterbatasan tatap muka, APK dab menggunakan media sosial tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan blusukan, mengunjungi tokoh masyarakat,” ajaknya.

Untuk kordinasi, tambah Fahrudin, PPK selalu berkomunikas dengan Kepolisian, Koramil dan dan Panwas agar tidak terjadi bentrok saat bersamaan dalam kampanye. Panwas diminta mengawasi dan menyelesaikan setiap laporan.

“Mari kita ciptakan Pilpres dan Pileg yang terselenggara lancar sesuai visi-misi calon. UU Parpol melarang peserta pemilu mencuri start. Dalam kampanye dan pemasangan APK pun Caleg telah mendapatkan pendidikan dari pimpinan dan di internal partai untuk pembinaan kontituennya,” tandas Fahrudin.

EDY TANJUNG

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply