Mahkamah Agung Perintahkan PT Jenindo Pekerjakan Lagi Karyawan Sudah Di-PHK



Karyawan PT Jenindo

BANDUNG | BantenLink — Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Nomor 219/pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tgl:07/03 2018, gugatan puluhan buruh terkait tindakan sewenang-wenangan PT Jenindo Prakarsa yang mem – PHK sepihak para pekerja dikabulkan MA.

Keputusan tetsebut dikeluarkan setelah putusan Pengadilan Negeri Bandung memenangkan gugatan buruh PT.
Jenindo Prakarsa yang melayangkan Kasasi ke Mahkamah Agung,namun kasasi PT Jenindo tersebut ditolak.

Dalam amar putusan MA yang dibacakan pada 04/08/2018, PHK yang dilakukan tergugat (PT Jenindo Prakarsa) atas puluhan karyawannya dianggap batal demi hukum, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan PT. Jenindo Untuk mempekerjakan kembali puluhan karyawan yang di-PHK sepihak tersebut.

Apabila PT Jenindo Prakarsa tidak melaksanakan putusan MA, maka PT Jenindo harus membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp:120,550, Kasasi PT.Jenindo Prakarsa Ditolak MA

Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Nomor 219/pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tgl:07/03 2018 gugatan puluhan buruh terkait tindakan sewenang -wenang PT Jenindo Prakarsa yang mem – PHK sepihak para pekerja dikabulkan.

setelah putusan Pengadilan Negeri Bandung memenangkan gugatan buruh,PT.Jenindo Prakarsa melayangkan Kasasi ke Mahkamah Agung,namun kasasi PT. Jenindo tersebut ditolak.

dalam amar putusan MA yang dibacakan pada 04/08/2018, PHK yang dilakukan tergugat (PT.Jenindo Prakarsa) atas puluhan karyawannya dianggap batal demi hukum, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan PT. Jenindo Untuk mempekerjakan kembali puluhan karyawan yang di PHK sepihak tersebut.

apabila PT.Jenindo Prakarsa tidak melaksanakan putusan MA, maka PT. Jenindo harus membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp:120,550,- perhari kepada para pekerja selama tidak dipekerjakan kembali.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia Prof Mochtar Pakpahan mengatakan,”perusahaan tidak boleh mem-PHK pekerja selama perusahaan itu masih produksi. “Itu amanh Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003, kami akan terus mengadvokasi para buruh di PT. Jenindo Prakarsa,” katanya beberapa bulan yang lalu.

Kasus kesewenang-wenanganan pengusaha terhadap para pekerja di negeri ini sangat memperihatinkan,ketidak tahuan para pengusaha dan HRD tentang UU tenaga kerja tahun 2003 yang menyebabkan hak-hak buruh diabaikan.

Perselisihan hubungan industrial antara PT Jenindo dengan para pekerja sudah berjalan hampir 2 tahun, namun penanganan oleh Suku Dinas tenaga kerja Kota Bekasi sangat lambat dan sangat buruk, Kasudin Tenaga Kerja, Dinas tenaga kerja Kota Bekasi terkesan membiarkan berlarut-larutnya kasus PHK sepihak oleh PT Jenindo. Walikota Bekasi harus mengevaluasi kinerja Kasudin tenaga kerja.

Idealnya,Sudin tenaga kerja Bekasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan mediasi kedua belah pihak, tapi ketegasan tak dimiliki Sudin Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi harus memanggil owner PT Jenindo Prakarsa dan memberikan sanksi administratif terhadap PT Jenindo. Demi rasa keadilan masyarakat, Walikota Bekasi harus mencabut izin PT Jenindo Prakarsa perhari kepada para pekerja selama tidak dipekerjakan kembali.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia Prof Mochtar Pakpahan mengatakan perusahaan tidak boleh PHK pekerja selama perusahaan itu masih produksi,
“Itu amanah Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003, kami akan terus mengadvokasi para buruh di PT Jenindo Prakarsa,” katanya beberapa bulan yang lalu.

Kasus kesewenang-wenangan pengusaha terhadap para pekerja di negeri ini sangat memperihatinkan,ketidak tahuan para pengusaha dan HRD tentang UU tenaga kerja tahun 2003 menyebabkan haq-haq buruh diabaikan.

Perselisihan hubungan industrial antara PT. Jenindo dengan para pekerja sudah berjalan hampir 2 tahun,namun penanganan oleh Suku Dinas tenaga kerja Kota Bekasi sangat lambat dan sangat buruk, Kasudin tenaga kerja,Dinas tenaga kerja Kota Bekasi terkesan membiarkan berlarut -larutnya kasus PHK sepihak oleh PT Jenindo. Walikota Bekasi harus mengevaluasi kinerja Kasudin t
Tenaga kerja.

idealnya,Sudin tenaga kerja Bekasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan mediasi kedua belah pihak,tapi ketegasan tak dimiliki Sudin tenaga Kerja Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi harus memanggil owner PT. Jenindo Prakarsa dan memberikan sanksi administratif terhadap PT. Jenindo. Demi rasa keadilan Masyarakat, Walikota Bekasi harus mencabut Izin PT Jenindo Prakarsa

RUKMANA/ED

Leave a Reply