Wartawan Ade Dijerat KUHP Bukan dengan UU Pers, Dianggap Cederai Tegaknya Hukum



SIDOARJO | BantenLink — Lanjutan sidang terkait penangkapan wartawan bernama Slamet Maulana, alias Ade, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Sidang tersebut menunjukkan betapa buruknya supremasi hukum di negeri ini. Seorang jurnalis dipaksa menghadapi proses hukum pidana hanya karena menulis berita. Fenomena ini sangat menciderai penegakkan hukum di Indonesia, karena sejatinya saat bertugas seorang jurnalis  tidak bisa dijerat oleh KUHP. Seorang jurnalis memiliki payung hukum, didalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Seharusnya itulah yang dijadikan landasan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, di dalam delik pers.

Wakapolri, dalam sebuah kesempatan menegaskan, wartawan tidak bisa dipidana karena menulis berita.

Namun reslitasnya, para penegak hukum masih memandang sebelah mata terhadap UU Pers tersebut. Kasus Ade itu menjadi bukti riil bahwa kriminalisasi pers masih terus terjadi.

Sidang maraton delik pers di Pengadilan Negeri Sidoarjo kali ini mengagendakan, mendengar keterangan saksi ahli ITE dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur. Keterangan ahli ITE Dendy Eka Puspawadi SSi, umur 47 tahun, Rabu (8/8/2017), memberi keterangan yang mengejutkan berbagai pihak. Pasalnya, keterangan ahli ITE tersebut sangat jauh berbeda dari isi BAP pihak Kepolisian Kota Sidoarjo.

Satu persatu kasus kriminalisasi wartawan Ade semakin terungkap. Persidangan hari itu, yang dipimpin oleh majelis Hakim Ketua I Ketut Swarta SH MH dengan dua hakim anggota dibantu Panitera Ifan Salafi SH, ada yang terungkap jelas. Saat pihak Kominfo Jatim memberi keterangantidak sesuai dengan BAP kepolisian yang di hadirkan oleh Jaksa penuntut umum Guntur.

Dalam keterangannya, Ahli ITE Dendy Eka Puspawadi, di hadapan majelis hakim menerangkan, bukti screnshoot berita dan percakapan melalui whatsapp terdakwa Ade dan dari pihak karaoke X2 telah menyalahi tindak pidana terkait UU ITE.

Awalnya dalam BAP yang dibuat pihak Polresta Sidoarjo. Menurut Dendy ahli ITE dari Kominfo Jawa Timur, bahwa wartawan Ade mengancam pihak Karaoke X2. Dalam BAP dinyatakan, jika pihak Karaoke X2 tidak memberikan sejumlah uang untuk menghentikan berita, maka pemberitaan terkait Bella (Purel) yang bisa “buka celana dalam” akan terus diberitakan.

Setelah pihak Ahli memberikan pernyataan, majelis hakim dengan suara tegas kepada Saksi Ahli ITE saat memberikan keterangan. Persoalannya, di dalam bukti BAP polisi tidak ada yang menyatakan terkait pengancaman tersebut.

”Saya mohon maaf Pak Hakim, saya khilaf, saya tarik pernyataan saya. Pada saat itu saya tidak sepenuhnya ditunjukan bukti percakapan saudara terdakwa Ade dan pihak Karaoke X2 oleh penyidik. Namun pihak penyidik hanya menyimpulkan dan bercerita terkait percakapan saudara terdakwa Ade,” ucap Dendy selaku Ahli ITE dari Kominfo Jatim di hadapan majelis hakim.

Usai persidangan, Dendy menjelaskan pada wartawan terkait keterangannya yang tidak sesuai BAP saat di persidangan.

Bahwa Ahli tidak mengetahui bukti seluruhnya yang jelas dari bukti yang dimiliki penyidik. Kepolisian tidak menunjukan barang bukti secara detail.

“Penyidik tidak keseluruhan menunjukan (bukti, red) kepada saya. Penyidik hanya menunjukan hasil dari ahli pidana. Dan itu (bukti, red) pernyataan polisinya. S hanya diarahkan saja oleh penyidik. Bukan saya yang memastikan itu. Tapi penyidik itu menyuruh saya,” terangnya kepada wartawan di saat itu.

Sementara itu, menanggapi keterangan Ahli ITE dari Dinas Kominfo Jatim, M Sholeh selaku penasehat hukum wartawan Ade mengatakan, dalam persidangan keterangan ahli ITE tidak bisa menerangkan sesuai dengan konten isi BAP polisi.

“Kalau dilihat dari BAP terkesan penyidik itu ingin mengarahkan dan memaksa saksi ahli ITE untuk melakukan pembenaran. Dengan seolah-olah wartawan Ade melakukan pencemaran nama baik yang telah di-setting oleh penyidik Polresta Sidoarjo,” jelasnya.

Menurutnya, saat penyidik menjelaskan isi WhatsApp, terkait jika Ade tidak dikasih uang berita, akan terus tayang tentang pemberitaan pihak X2 ke ahli ITE, terkesan penyidik memaksakan.

“Padahal itu tidak ada (bukti, red). Dan itu memang gak benar, model penyidikan seperti itu sudah jelas rekayasa penyidik guna menjebloskan Ade ke tahanan. D penyidik sudah tidak profesional sebagai polisi,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, w Ade dijebloskan penjara Polresta Sidoarjo lantaran dianggap melanggar UU ITE terkait pencemaran nama baik oleh Karaoke X2 Sidoarjo. Namun, dalam kasus ini pihak Polresta Sidoarjo seperti memaksakan kehendak atau diduga ada unsur kongkalikong oleh pihak Cafe Karaoke X2. Pasalnya, sebagai Ahli ITE dari Dinas Kominfo Jatim, Dendy Eka Puspawandi, disuruh melakukan pembenaran terkait isi BAP Polisi, Padahal secara fakta hukum di pengadilan, i tidak mengetahui isi detail dari BAP penyidik itu.

RUKMANA

Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply