Pemprov Banten Gelar Konsultasi Publik Proyek Jalan Tol Balaraja-Serpong

Konsultasi Publik pada yang berhak atas lahan di Kecamatan Panongan

Konsultasi Publik pada yang berhak atas lahan di Kecamatan Panongan


TANGERANG | BantenLink — Sekitar 500 warga dari 4 Desa, Selasa (6/5/2017), difasilitasi Camat Panongan, berkumpul di halaman kantor Kecamatan Panongan, setempat. Kehadiran masyarakat dari Desa Rancaiyuh, Desa Rancakalapa, Desa Serdangkulon dan Desa Mekarjaya tersebut dalam memenuhi undangan Permerintah Provinsi Banten untuk Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong – Balaraja sekira 40 kilometer berbiaya Rp 6 triliun lebih yang bersumber dari APBN dan APBD

Prima Saras selaku Camat Panongan, menghaturkan terimakasih kasih atas kehadiran warga yang berhak atas kepemilikan lahan di wilayahnya. Disebutnya, proyek jalan tol Balaraja Serpong sangat diperlukan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Jika telah jadi banyak yang akan merasakan manfaatnya. Keikhlasan pemilik lahan menjualnya sebagai amal ibadah yang tidak akan ada habisnya.

Menurut Kabag di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kawasan Pemukiman Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alam Setda Pemprov Banten, Cucu Suhara, undangan pada pemilik atau yang dikuasakan atas dalam rangka diskusi Pembangunan jalan tol sepanjang 450 hektar di 9 kecamatan dan 33 desa, yang merupakan kegiatan pemerintah pusat tersebut dimaksudkan terkait dengan pengadaan tanah sebagai percepatan proyek strategis pembangunan sarana transportasi yang pelaksanaannya selama 2 tahun mulai tahun 2017.



Rahmadi selaku lawyer Pemprov Banten yang hadir mengatakan, tim anggota yang dibentuk Gubernur Banten bekerja transparan dari berbagai unsur profesional sehingga tidak akan ada yang dibohongi, sedangkan pembayaran harga tanah setelah verifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan ditransfer langsung setelah tim harga ditentukan oleh tim apresial. Sedangkan untuk biaya administrasi, pajak dan materai sekalipun dikatakannya tidak ada.

Panitia mengharapkan, pemilik tanah transparan dalam memberikan data apa adanya, misalnya jika sertifikat dijaminkan di Bank sebutkan sejujurnya. Meski terbuka negoisasi, sepanjang sudah ada terkesan desain, tidak bisa diungkapkan diubah.

Beben MS Barkah dari Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Banten menyebutkan, akan mengukur ulang dan memverifikasi surat-surat dan menghitung luas bidang tanah.

Sementara, Ganda Malau dari Kejaksaan Tinggi Banten mengatakan pihaknya dengan kepolisian yang tergabung Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TP2SN) akan mengawal, memantau dan mengontrol jalannya pembebasan tanah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.

Dalam sesi tanya jawab mengemuka soal harga tanah yang belum ditetapkan dan bentuk kerugian yang diganti adalah nilai bukan berapa luas lahan dapat. Kemungkinan juga adanya ruislag, tentang tanah milik yang telah dijadikan jalan serta adanya tanah hibah. Disebutkan, lahan yang telah menjadi lahan umum akan kembali difungsikan.

Beberapa penanya diantaranya Pimpinan Ponpes Miftahul Khaer dan Yayasan Pendidikan Al Bisriyakh dengan pemilik bernama Rawing Suprawinata. Keduanya sepakat Pesantren Miftahul Khaer, Masjid Annur Hasanah, Majlis Taklim ustad Aceng jika dipindahkan atau ruislag berlokasi di tempat yang sama. (ed)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply