Kepsek Tangerang Diancam Oknum LSM, Kasintel Kejari Ajari Trik Menghadapinya

Jpeg

Jpeg

photogrid_1482138886407
TANGERANG | BantenLink.Com — Meski guru, kepolisian dan kejaksaan sepakat berkomitmen memberantas korupsi dan pungutan liar (pungli), namun banyak Kepala Sekolah (Kepsek), khususnya guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Tangerang, Banten, masih kerap dituduh melakukannya.

Hal ini membuat pahlawan tanpa jasa itu selalu takut dan tidak nyaman berada di sekolah, karena adanya ulah oknum LSM dan wartawan yang diduga melakukan pengancaman untuk tujuan tertentu.

Seperti terungkap pada workshop penanggulangan pemerasan dan ancaman di lingkup Dinas Pendidikan setempat pada hari ini.

Seminar sehari di Gedung Serba Guna tersebut, dibuka Kepala Dinas Pendidikan, Teteng Jumara, dengan didampingi Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Kosrudin.

Kegiatan diselenggarakan LSM AMPPI itu diikuti 200 Kepsek dengan topik seputar pungli dan korupsi, serta kaitannya dengan peran lembaga kontrol sosial. Penarasumber berasal dari pihak kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Workshop sehari itu juga ditandai dengan penandatanganan bersama komitmen penanggulangan pungli dan korupsi di sehelai banner.

Dalam kesempatan, Kepsek SDN Ciangir 3 Kecamatan Legok, Suherman, menyampaikan keluhannya tentang adanya oknum yang mengganggu kenyamanan di sekolah. Ia bahkan meminta nomor telepon penegak hukum agar bisa berkordinasi langsung dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mengantisipasi hal itu berlanjut.

Sedang seorang guru yang berasal dari Kecamatan Rajeg, menanyakan soal 58 poin pungli yang beredar di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. “Apakah dibenarkan jika sekolah mengadakan renang di luar jam pelajaran dan mendapatkan uang lebih untuk sekedar makan-minum?” tanya dia.



Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Arsyad, yang menjadi salah seroang narasumber mengatakan, kesempatan pungli bisa terjadi dimana saja. Tapi pelaporannya harus memenuhi unsur seperti barang bukti dan saksi. Sedangkan pencegahannya dapat dimulai dari diri sendiri.

“Soal korupsi dan pengalaman, apakah pembuktiannya termasuk gratifikasi atau pemerasan merupakan tugas kejaksaan menanganinya. Namun harus dipahami adanya hal abu-abu menyangkut kerja wartawan, LSM dan kepolisian, saya berikan trik menghadapinya.

Jangan sampai menolak kehadiran mereka, karena dilindungi payung hukum. Untuk itu di sekolah diperlukan adanya Humas atau bagian komunikasi yang menangani,” papar Arsyad menerangkan.

Kanit Harda Polresta Tangerang, Sunarto, menjawab pertanyaan menyangkut pengadaan renang dan studi tur dibolehkan asal sesuai dengan aturan.

Soal banyaknya LSM dan wartawan datang ke sekolah, polisi itu meminta Kepsek harus menanggapi kedatangan sebagai tamu dulu, menanyakan maksud dan tujuan, surat tugas, kemudian setidaknya bisa memberi penjelasan walaupun singkat.

“Kalau ada yang sepertinya datang menakut-nakuti, tanyakan legalitas lembaganya. Jangan meninggalkan pekerja kontrol sosial karena dalam pekerjaannya dilindungi dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Publik.

Jangan menghindari, karena Kepala Sekolah wajib memberikan informasi. Pertanyaan LSM dan wartawan harus dijawab. Namun tidak pula semua harus dijawab mendetail, karena ada yang tidak bisa disampaikan yaitu menyangkut rahasia negara,” terang Sunarto.

Selanjutnya, katanya, kalau ada yang mengada-ngada bisa dikenakan masalah pencemaran, atau menista yang termaktub dalam KUHP, atau pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta pasal ancaman.

Ditambahkan Sunarto, kekerasan bukan hanya fisik, tapi juga psikis. Kalau terancam secara lisan, tulisan, di sms, watch app, Kepsek bisa mengadukan pada polisi. Prinsipnya ada bukti dan saksi untuk pemenuhan unsur.

“Menyangkut adanya pembiayaan sekolah, sepanjang tidak memaksa, wajar dan bisa dipertanggungjawabkan secara aturan dan dirembukkan forum orangtua murid, tidak apa-apa. Tapi, kalau ada orangtua yang tidak setuju anaknya jangan dianaktirikan. Hal ini bisa menjadi ketersinggungan. Untuk masalah boleh atau tidaknya jika saya ditanyakan, saya katakan bahwa aturan itu saklek.

Saya sendiri punya anak, merasa sulit dalam mendidik anak. Tapi kalau sudah aturan hukum harus diikuti. Apalagi menyangkut keuangan negara dan penyalahgunaan jabatan, ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi-nya,” imbuh Sunarto.

Lebih jauh dikatakannnya, dalam mengantisipasi oknum yang bekerja tidak sesuai kompetensinya, bisa dengan meminta waktu untuk mengecek name tag lembaga yang mungkin dipalsukan. Mengenai pungli di sekolah, dingatkanya, harus meminta penjelasan dari yang mengaturnya atau mesti diklarifikasi dari fihak lain yang terpercaya, karena bisa benar bisa tidak.

Sementara, Dessy, seorang advokat AMPPI menyatakan timnya siap membela guru yang masuk ranah hukum. Ia mengingatkan agar para Kepsek tidak harus takut mengadapi tamu yang tidak diundang datang ke sekolah. “Bapak Ibu kepala sekolah harus mengetahui maksud dan tujuan kedatangan rekan dari kontrol sosial. Jadi jangan dulu langsung ketakutan,” pesannya. (edy)

Tags:
Edy Tanjung

Author: 

Leave a Reply