|
|
|
Investasi Versus
Harmoniasi Ekonomi Rakyat Banten
|
|
Oleh: Dahnil
Anzar |
|
"SAYA mencari Wakil Gubernur
yang muda dan mampu menarik investor untuk masuk ke Banten”.
Begitu ujar salah seorang calon Gubernur Banten dalam pelbagai
harian lokal banten. Investasi penting. Peningkatan investasi di
daerah akan mendorong peningkatan PAD. Pertanyaannya
berkorelasikah peningkatan PAD dengan kesejahteraan dan pelayanan
publik rakyat di daerah tersebut?. Hal tersebut yang akan coba
saya elaborasi dalam artikel ini. |
|
|
|
Ekonomi Islam,
Alternatif Yang Menjanjikan
|
|
Oleh: Eneng
Fauziah |
|
PERGULATAN panjang berbagai
faham ekonomi di dunia, diakhiri dengan runtuhnya komunisme,
ternyata tidak menghasilkan kepuasan khayalak banyak. Kemenangan
kapitalisme dipandang sebagai kemenangan kaum pemilik modal.
Karena, bagaimanapun kapitalisme bertujuan memenangkan pertarungan
bisnis dengan menggunakan kekuatan modal (capital) secara
efektif dan efisien. Tidak berbicara kepentingan publik. Ditengah
kegundahan tidak ada lawan yang sepadan untuk kapitalisme, faham
lama yang dikenalkan oleh Muhammad pada abad ke 7, menjadi
alternatif baru yang menjanjikan. Faham ekonomi itu, disebut faham
ekonomi Islam.
|
|
|
|
Membangun Moralitas PBJ
Di Banten
|
|
Oleh: Sudarman LC
dan Manar Mas |
|
KASUS
‘molornya’ distribusi susu dan biskuit dalam Program Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) bagi 3.303 Balita Gizi Buruk yang tersebar
di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Banten sebagaimana telah ‘dibeberkan’ kepada publik oleh Lembaga
Analisis Kebijakan Publik (LANSKEP) Banten, diniscayakan hanyalah
salah satu contoh rendahnya akuntabilitas birokrasi publik
pemerintah Provinsi Banten, terutama kegiatan Pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ). Perlu kerja lebih ’ekstra’ untuk
mengungkap contoh-contoh lain yang menjadi realitas rendahnya
akuntabilitas birokrasi publik Pemprov Banten dalam PBJ yang
terjadi selama ini. |
|
|
|
Menyoalkan Perubahan APBD Banten 2006
Dari Lembaga Penderma Hingga Tuan Tanah
|
|
Oleh: Nadya
Syifana |
|
BULAN Juni 2006, Provinsi
Banten mencatat kejadian di luar kebiasaan, yaitu perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2006 yang
mendahului laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) APBD
2005. LKPJ penggunaan anggaran 2005 itu hingga sekarang belum
disampaikan ke DPRD Banten, selaku lembaga legislatif daerah. |
|
|
